Di Bawah Bayang-bayang Kematian Demokrasi

Demokrasi tidak mengenal individu yang konkret, berdarah, dan berdaging. Satu-satunya yang dikenali demokrasi adalah kesetaraan yang abstrak. Namun celakanya, orang sering kali lupa dengan prinsip itu. Kegagalan memahami demokrasi di tingkat abstraksi menyebabkan demokrasi tiba di jalan buntu.  

Ilmuwan politik AS Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt tahu betul tentang itu. Dalam buku berjudul ‘How Democracies Die’ (2018), keduanya membahas subjek sebagai lalu lintas pikiran yang tak seragam. Kemudian mendeteksi bagaimana demokrasi itu menemui ajalnya saat penguasa bersikap otoriter terhadap ketakseragaman.

Sejak berakhirnya perang dingin, pembunuh demokrasi juga bukan lagi jenderal, tiran, atau bahkan diktator. Pembunuh demokrasi justru berasal dari rahim demokrasi itu sendiri. Tepatnya muncul dari bilik suara yang sah secara konstitusional. Tatkala presiden atau perdana menteri terpilih bersikap otoriter, saat itu pula demokrasi tengah berada dalam momen opname.

Otoriter di sini adalah saat penguasa ingin melenyapkan lawan politiknya. Penguasa lalu menuduh lawan politiknya sebagai kriminal dan subversif. Atas nama stabilitas negara,  mereka yang ‘berisik’ dianggap ancaman. Penguasa tergopoh-gopoh membungkam mereka yang berbeda secara pikiran. Harmoni adalah mantra pemegang tatanan.

Levitsky dan Ziblatt mencontohkan bagaimana Venezuela jatuh dalam situasi tersebut. Sekitar tahun 2006, Hugo Chavez mulai mengutak-atik aturan agar dia dapat menjadi presiden seumur hidup. Hugo kemudian menutup stasiun televisi yang dianggap kritis, menangkapi tokoh oposisi dengan delik yang mengada-ada, serta meyakinkan rakyat bahwa dialah satu-satunya pemimpin terbaik di Venezuela. 

Padahal jauh sebelum itu, Hugo benar-benar harapan dan tumpuan rakyat Venezuela. Saat pertama kali terpilih pada tahun 1998, Hugo berjanji memberikan demokrasi yang otentik. Dia juga berjanji untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat Venezuela dengan menggunakan kekayaan minyak bumi.

Tak pernah ada yang tahu bahwa wajah polos dan lugu Hugo akan berubah. Wajah otoriternya perlahan tampak setelah dia berkuasa. Masyarakat, kata Levitsky dan Ziblatt, bahkan terlambat menyadari demokrasi sedang dilucuti.

Menurut Levitsky dan Ziblatt, ada empat indikator perilaku otoriter di negara demokratis. Pertama, menolak aturan main demokrasi. Kedua, menolak legitimasi politik oposisi. Ketiga, membiarkan adanya kekerasan. Keempat, kesiapan membatasi kebebasan sipil lawan politik, termasuk media.

Levitsky dan Ziblatt melihat, seluruh indikator itu juga dimiliki oleh Presiden AS Donald Trump. Bahkan mennurut mereka, tak ada satu pun kandidat Presiden AS dalam sejarah yang memiliki komitmen buruk terhadap demokrasi. Arogansi Trump yang sering kali mengancam lawan politiknya adalah bukti tak terbantahkan. Proses demokratislah yang mengantarkan orang yang tak demokratis menjadi presiden.

Buku yang ditulis Levitsky dan Ziblatt itu tentu sangat relevan dengan situasi politik di Indonesia. Apalagi pada tahun 2014, pernah ada cerita tentang seorang tukang kayu menjadi presiden. Seolah-olah pada saat itu, wajah baik demokrasi muncul menyingkirkan oligarki. Orang biasa-biasa saja dapat memimpin negeri.

Namun sekarang kita dapat bertanya. Apakah tukang kayu itu kini konsisten terhadap prinsip-prinsip demokrasi?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *